Headlines News :
Home » » Pemda Tidak Boleh Terlibat Langsung Dalam Pemilu

Pemda Tidak Boleh Terlibat Langsung Dalam Pemilu

Oleh By Redaksi : on Sabtu, 05 April 2014 | 10.49.00

Kepala Badan Kesbangpol Kaltim, Yudha Pranoto mengatakan, pemerintah daerah bersama unsur forum koordinasi pimpinan daerah (FKPD) tidak boleh terlibat langsung dalam pemilu. Perannya hanya sebatas memberi dukungan dalam rangka menyukseskan penyelenggaraannya.

“Tugas Pemda hanya menyukseskan. Jadi perannya hanya membantu sosialisasi ajakan menggunakan hak pilih, hingga mengawal pelaksanaannya agar berjalan lancar, sukses, dan aman,” sebutnya ketika memimpin rapat pembagian tugas pemilu bersama SKPD Kaltim, TNI dan Polri, serta forum-forum pemersatu masyarakat Kaltim, di Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Jumat (4/4).

Menurutnya, sesuai UU 15/2011 tentang penyelenggaraan pemilu secara jelas mengamatkan hal tersebut. Tanggung jawab penyelenggaraan pemilu ada di KPU, dan fungsi engawasan ada di Bawaslu.

Dengan demikian, pemda tidak dibenarkan mengumumkan hasil pemilu yang diperolehnya melalui posko tim pemantauan pemilu. Jika dilakukan sama halnya pemda terlibat langsung dalam pemilu.

Terlebih jika data hasil pemilu tersebut belum valid. “Data mengenai hasil pemilu yang didapat posko tim pemantauan pemilu hanya untuk konsumsi sendiri. Bukan untuk publik,” katanya.

Informasi yang belum valid tersebut dinilai bisa memicu konflik jika dikonsumsi publik. Apalagi diterima media massa, tentu akan berkembang luas di masyarakat. “Yang berhak mengumumkan hasil resminya hanya KPU. Termasuk lembaga  survey yang telah terdaftar di KPU melakukan survey hasil pemilu,” timpalnya.

Tidak hanya itu, dukungan yang boleh dilakukan pemda pun hanya sebatas program. Tidak boleh memberikan dukungan berupa dana.

Sebagai contoh, pemda hanya boleh membantu KPU mendukung kelancaran distribusi logistik pemilu. Misalnya fasilitasi kerjasama dengan TNI untuk menyalurkan logistik pemilu menggunakan angkutan udara yang dimiliki bagi wilayah susah dijangkau.

“Jadi dukungannnya hanya sebatas itu. Sekalipun KPU kekurangan dana penyelenggaraan pemilu, pemda tidak diperkenankan membantu,” jelasnya.(vb/arf)


Sumber : Vivaborneo.com
Share this article :

0 komentar:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Proudly powered by Blogger
Copyright © 2011. warta kutim - All Rights Reserved
Template Design by Creating Website Published by Mas Template