Headlines News :
Home » » Potensi PAD Rp4 Miliar Terbuang Percuma

Potensi PAD Rp4 Miliar Terbuang Percuma

Oleh By Redaksi : on Jumat, 29 November 2013 | 12.19.00

NUNUKAN - Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Robby Nahak Serang mengungkapkan, hampir tiga tahun ini Pemkab Nunukan membuang percuma potensi Pendapatan Asli Daerah dari retribusi jasa pelabuhan.

“Kalau kita mau berhitung, per lima bulan saja di pelabuhan Liem Hie Djung ini, ada 54 ribu penumpang yang melintas. Sekarang coba kalikan dengan Rp15 ribu per penumpang,” ujarnya saat ditemui di Pelabuhan Pos Lintas Batas Laut Liem Hie Djung, Kamis 28/11 kemarin. 

Terkuaknya potensi PAD tersebut, setelah beberapa anggota DPRD dari Komisi I dan II melakukan inspeksi atau kunjungan mendadakdi PLBL Liem Hie Djung. Robby menambahkan, jika semua item di pelabuhan itu, seperti retribusi parkir, jasa angkut barang, pemanfaatan restauran PLBL, biaya sandar speedboat dan biaya sewa gedung agen-agen kapal ditarik, dipastikan PAD Nunukan dari PLBL dapat mencapai Rp4 miliar pertahun.

“Sebenarnya ini kan jumlah yang cukup fantastis, tapi kita harus akui itu. Karena sampai saat ini belum ada peraturan daerah yang mengatur terkait retribusi kita. Sampai saat ini kita juga belum tahu, sampai di mana proses Perda itu, mungkin yang lebih tahu Bagian Hukum Setkab Nunukan,” katanya. 

Pelabuhan yang beroperasi secara resmi tahun 2011 lalu ini, tambah Robby, akan menjadi penyumpang PAD besar bagi Nunukan. Dia bahkan menjamin, apabila pemerintah daerah berani menggelontorkan dana rehab terhadap beberapa fasilitas PLBL. Pasalnya Dishubkominfo telah memegang izin pelabuhan internasional untuk segera diterapkan. “Kalau ini juga sudah melayani penyeberangan internasional, kita mungkin bisa berhitung sendiri berapa jumlah PAD kita dari PLBL ini. Tapi kita berharap, pemda mau menganggarkan APBD untuk perbaikan PLBL,” ujarnya saat meyakinkan anggota DPRD Nunukan.

Sejumlah anggota Badan Legislasi DPRD Nunukan yang ikut dalam sidak itu mengatakan, belum ada penjelasan resmi dari pemda atas draft Perda Jasa Pelabuhan dimaksud. “Kita harus menerima nota penjelasan dulu, baru nanti kita rapatkan dalam paripurna. Tapi nanti kami cek lagi dan langsung menyampaikan ini ke Ketua Baleg,” ucap Hj Fitriyah Taufiq. (dia)
Share this article :

0 komentar:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Proudly powered by Blogger
Copyright © 2011. warta kutim - All Rights Reserved
Template Design by Creating Website Published by Mas Template